Minggu, 19 Juni 2011

Peristiwa SDN Gagel 02 Hanyalah Sebuah Gunung Es


       Peristiwa nyontek masal yang terjadi di SDN Gagel 01 Tandes Surabaya pada UN lalu merupakan gambaran kegagalan penddikan di Indonesia. Apalagi kejadian tersebut dilakukan pada pendidikan dasar.  Dimana anak-anak didik masih memerlukan keteladanan dari guru-gurunya. Anak-anak didik masih melihat guru sebagai sosok yang sempurna, yang patut digugu dan ditiru. Tingkat kepercayaan anak-anak di pendidikan masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari orang tuanya. Anak-anak SD lebih mempercayai gurunya dari orang tuanya.  Jika demikian keadaannya, maka mereka akan kehilangan teladan dari sosok idolanya di sekolah. Padahal mereka masih membutuhkan sosok guru sebagai model untuk dijadikan contoh dalam kehidupannya. Apalah artinya mereka diberi pelajaran mora pada mata pelajaran Pendidikan Agama. Sia-sialah guru agama mereka menanamkan akhlak-akhlak terpuji, jika mereka diajak untuk melakukan tindakan tercela yang notebane dilakukan oleh gurunya sendiri. Yang seharusnya mereka diberi contoh nyata tindakan-tindakan yang mencerminkan akhlak terpuji ( Jujur, ikhlas, amanah, tolong menolong, dst.)  , Sebagai seorang pendidik penulis merasa   miris, mau dibawa mereka.  Jangan salahkan mereka jika mereka kelak menjadi pembohong, pengkhianat, pendengki, tidak ikhlas dalam berbuat sesuatu, koruptor,  dan apalah lagi namanya.
         Sebenarnya mereka adalah korban dari egoisme pengelola pendidikan di negeri ini, baik di sekolah atau pada tingkat yang lebih tinggi yaitu UPTD, Dinas Pendidikan dan seterusnya. Mereka (guru) malu jika perolehan nilai UN siswanya rendah, tetapi tidak merasa malu dan berdosa jika siswanya berakhlak dan berbudi pekerti rendah.  Sebaliknya mereka bangga jika siswa-siswanya memperoleh nilai tinggi, tak perduli bagaimana cara memperolehnya. Banyak cara yang dilakukan guru untuk mendongkrak perolehan nilai UN siswa, misalnya dengan mengatur tempat duduk siswa peserta ujian sedemikian rupa, yaitu penempatan siswa yang diaggap mampu supaya dapat membantu teman-temannya yang lemah. Kemudian seperti yang terjadi di SDN Gagel 02,  siswa yang dianggap mampu harus membantu teman-temannya dengan memberi contekan jawaban soal ujian. Selanjutnya pihak sekolah telah mengatur kesepakatan dengan sekolah lain dalam hal kepengawasan UN. Mereka sepakat agar pengawas tidak terlalu melonggarkan aturan dan tata tertib ujian, agar anak-anak dapt kesematan melakukan pelanggaran sebagaimana diinstruksiakan oleh gurunya. Dan masih banyak trik-trik lain yang tak mungkin penulis paparkan di sini. Dan ini sudah lama terjadi.
     Penulis berkeyakinan peristiwa ini (nyotek masal) di SDN Gagel 02 Surabaya bukan satu-satunya di Indonesia. Boleh jadi merupaka puncak dari gunung es di tengah lautan. Yang terjadi di tempat lain tidak (belum) terlihat. Karena di tempat tersebut tidak (belum) ada Alif di situ. 

Kamis, 16 Juni 2011

Mendiknas: UN di SDN Gadel II Harus Diulang


SURABAYA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggelar ujian nasional ulang bagi siswa kelas 6 SDN Gadel II Surabaya, menyusul peristiwa penyontekan secara massal yang melibatkan guru di sekolah setempat.
Untuk pelaksanaannya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) masih akan mengoordinasikan dengan penyelenggara ujian di tingkat provinsi ataupun kota Surabaya karena kewenangan penyelenggaraan ujian ada pada mereka.
Mendiknas juga mengisyaratkan sanksi pada guru-guru yang terlibat. "Kalau yang curang siswanya ya ujian ulang, kalau gurunya terlibat yang kena sanksi sesuai aturan," katanya seusai meresmikan Rumah Sakit Universitas Airlangga, Selasa (14/6/2011).
Nuh melihat, persoalan akademis itu kini merambah pada persoalan sosial yang menimpa wali murid pelapor kasus penyontekan secara  massal ini. Karena itu, dia berharap penyelesaian kasus ini tidak merugikan salah satu pihak, dan yang terpenting tidak mengganggu siswa dalam meneruskan jenjang studinya.
Sementara itu, tim independen yang ditunjuk Wali Kota Surabaya memberikan rekomendasi bahwa ujian nasional (UN) bagi siswa kelas 6 SDN Gadel II Surabaya tidak diulang karena fakta yang ditemukan oleh tim di lembar jawaban siswa peserta ujian tidak ada jawaban yang sama secara signifikan.
Namun, Wali Kota Surabaya melalui inspektorat kota Surabaya sudah menjatuhkan sanksi administrasi kepada guru dan kepala SDN Gadel II Surabaya, di antaranya berupa pencabutan jabatan fungsional sebagai guru dan pemindahan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 

Pemerintah Langgengkan Kerusakan Moral Ester


 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai pemerintah melanggengkan praktek-praktek yang merusak moral bangsa. Parahnya, kerusakan moral itu juga disosialisasikan dan internalisasikan ke dalam dunia pendidikan.
"Kerusakan moral generasi muda bangsa dan penyelenggara pendidikan di negeri ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebab, kebijakan pendidikan yang mendorong munculnya kecurangan, seperti ujian nasional tetap dipertahankan. Hal ini semata-mata dengan pertimbangan harus mempertahankan proyek," tutur Laode, Kamis (16/6) di Jakarta, menyikapi persoalan ketidakjujuran dalam ujian nasional (UN) SD yang diungkapkan orangtua siswa.
Menurut Laode, DPD merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan UN yang menjadi biang masalah merebaknya kecurangan-kecurangan di daerah. Para guru hanyalah korban dari ambisi pemerintah pusat dan daerah untuk meraih gengsi dalam pendidikan, bukan mengutamakan kepentingan dan masa depan siswa.
"Presiden yang harus menjadi garda terdepan untuk menghentikan praktek-praktek ketidakjujuran di sekolah. Hentikan dulu UN. Fokus dulu pada memberbaiki kondisi guru yang sekarang tidak lagi nyaman bekerja karena sarat intervensi," kata Laode.
Ketua Komite III DPD Istibsjaroh mengatakan, tujuan UN yang dikatakan pemerintah untuk memetakan pendidikan juga masih gagal. Nyatanya, perbaikan pendidikan yang merata belum terjadi. Justru siswa yang menjadi korban tidak lulus karena layanan pendidikan yang didapat minim.
"Presiden mesti bertindak menghentikan UN. Kita harus memperbaiki secara serius soal dekadensi moral dalam dunia pendidikan akibat kebijakan pemerintah yang tidak pas," ungkapnya.